4 Tindakan Pelanggaran Pemakaian Listrik, Manajer ULP PLN Perdagangan: Jangan pernah lakukan, sanksinya berat

SIMALUNGUN - Perusahaan Listrik Negara (PLN ; red) menyampaikan himbauan kepada kalangan masyarakat, untuk dapat lebih bertanggung  jawab dalam pengunaan daya listrik.

Hal ini disampaikan, selain untuk menaati peraturan yang berlaku, maka diingatkan juga kepada masyarakat, agar tidak melakukan pelanggaran terkait pemakaian daya listrik.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Pasalnya, telah diatur pemerintah, apabila melakukan pelanggaran pemakaian listrik, maka dikenakan sanksi yang berlaku dan akan diterapkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Baca juga: Judi Dadu Putar Kembali Bebas Beroperasi di Wilkum Polres Simalungun

Hal ini ditegaskan, Manajer PT PLN ULP Perdagangan Janno Elveri Marbun saat ditemui di kantornya, jalan Merdeka, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Rabu (07/02/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Pada kesempatan ini, Ia mengingatkan, agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran dalam pemakaian listrik dan Ia juga menjelaskan, bahwa ada 4 jenis pelanggaran pemakaian listrik.

Baca juga: Soal Isu Miring Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Plt Kalapas: Rutin lakukan pembenahan, menjunjung tinggi integritas dan menjaga kewibawaan institusi

Selanjutnya, Manajer PT PLN ULP Perdagangan Janno Elveri Marbun memaparkan, berdasarkan aturannya ke - 4 jenis pelanggaran pemakaian listrik disebutkan yakni,

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) yaitu, pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, Contohnya :
– Penggantian miniatur circuit breaker (MCB) melebihi batas daya kontrak dengan PLN.
– Membuat MCB tak berfungsi sebagaimana mestinya,

Baca juga: Alami Rem Blong, PT Raja Napogos Trans Tabrak Sepada Motor, Pengendara Tewas di Lokasi, 4 Luka Ringan

kemudian,
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) yaitu, pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi,
Contohnya :
– Penggunaan alat penghemat listrik yang mempengaruhi pengukuran.
– Mengotak-atik atau merusak segel kWh meter,

seterusnya,
3. Pelanggaran Golongan III (P-III) yaitu, pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi,
Contohnya :
– Menyambung langsung pada instalasi yang terdapat ID pelanggan PLN dan tidak melalui kWh Meter dan pembatas,

dan yang terakhir,
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) yaitu, pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.
Contohnya :
– Mencantol listrik untuk pembangunan rumah, penerangan pesta, atau penerangan pasar malam secara ilegal.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Lebih lanjut, Manajer PT PLN ULP Perdagangan Janno Elveri Marbun mengingatkan, bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemakaian listrik, maka ditindak dan terkena sanksi pidana serta denda.

"Kami sampaikan, bahwa Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat (3) dan oleh sebab itu, kita menyampaikan himbauan ini kepada masyarakat, " pungkas JE Marbun.

Catatan awak media ini, menurut pasal tersebut, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2, 5 miliar.