SIMALUNGUN - Baru-baru ini, Manajemen PT Perkebunan Nusantara IV yang berkantor pusat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan perubahan struktur organisasi dengan memutasi sejumlah 70an orang karyawan di masing-masing jabatan sesuai golongan.
Tentunya, dalam hal mutasi berbagai pertimbangan dijadikan acuan untuk penempatan karyawan sesuai bidang dan kriterianya, serta diharapkan mampu bekerja secara profesional.
Namun, terkait mutasi karyawan perkebunan tanaman kelapa sawit berstatus BUMN itupun, disinyalir tidak terlepas dari unsur kolusi dan nepotisme yang dilakukan oknum pejabat di perusahaan terbesar di Provinsi Sumatera Utara itu.
Pasalnya, kepentingan pejabatnya menjadi sorotan publik, khususnya aktivis pemerhati perkebunan dari berbagai bidang profesi. Menurut, kalangan publik masing-masing oknum pejabat memprioritaskan orang terdekatnya, menjabat Asisten Kepala Tanaman.
Menurut, salah seorang jurnalis media online Benny Panjaitan kepada awak media ini mengutarakan, pejabat atas kepentingannya menempatkan orang terdekatnya, dianggap tidak profesional.
"Selayaknya, mutasi dilakukan terhadap karyawan berprestasi dan bukan atas kemauan pimpinannya, " sebut Benny Panjaitan melalui pesan Aplikasi Whatsapp, Selasa (30/08/2022) sekira pukul 08.30 WIB.
Seperti halnya, penempatan dua orang oknum karyawan disebutkan minim prestasi dari lokasi kebun sebelumnya, kini dimutasi dengan jabatan Asisten Kepala Tanaman di Unit Kebun Dolok Ilir dan ini dianggap keliru.
"Jabatan Askep itu sangat berpengaruh pada hasil produksi, pemeliharaan, perawatan tanaman dan lain sebagainya, " tegas Benny.
Benny Panjaitan mengungkapkan, terkait kebijakan manajemen yang dipimpin Direktur PTPN IV Sucipto yakni, dengan menempatkan oknum karyawan berinisial MS yang sebelumnya Askep Tanaman di Kebun Bukit Lima dan oknum berinisial HW sebagai Askep Tanaman di Kebun Bah Jambi sebelumnya dinilai atas dasar kepentingan.
"Selama bertugas di kebun sebelumnya, ke dua oknum karyawan ini dituding tidak menunjukkan kinerja yang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya areal tanaman kelapa sawit yang terlantar akibat tidak profesional dalam hal penanganan serta persoalan pencurian TBS yang terjadi, " kata Benny Panjaitan.
Selanjutnya, menurut Benny Panjaitan menuturkan, terkait kinerja ke dua oknum karyawan dimutasi ke Unit Kebun Dolok Ilir dianggap riskan dan diketahui bahwa banyaknya persoalan terkait TBM serta ke dua oknum itu akan dihadapkan pada persoalan dengan masyarakat yang menguasai HGUnya.
"Luas areal tanaman yang membutuhkan penanganan serius di Kebun DOI cukup luas dan adanya kelompok masyarakat yang menduduki areal seluas hampir 200 Hektar di Wilayah Badamar, Afdeling 3, " tutup Benny.
Sementara, Marnaek Saragih selaku Ketua NGO (Non Goverment Organisation ; red) - TOPAN-AD (Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah ; red) Siantar-Simalungun menyampaikan, hal ini semestinya disikapi Direktur PTPN IV Sucipto melakukan evaluasi.
"Penempatan jabatan tersebut sebagai leader ship yang berpengaruh pada kinerja, khususnya pada peningkatan hasil produksi, " kata Marnaek Saragih.
Terkait tudingan kalangan pemerhati perkebunan tanaman kelapa sawit di Wilayah Kabupaten Simalungun, terhadap oknum karyawan berinisial MS dan oknum HW yang ke duanya saat ini menjabat Askep Tanaman di Kebun Dolok Ilir dituding minim prestasi.
"Demi peningkatan kinerja lebih profesional, sebaiknya Direktur PTPN IV Medan segera mengevaluasi kedua Askep di Kebun Dolok Ilir itu, " tandasnya.
Terpisah, Direktur PTPN IV Sucipto dikonfirmasi melalui Kepala Bagian Tanaman Irfan Faisal melalui pesan Aplikasi Whastapp menyikapi tudingan miring minim prestasi dan sarat kepentimgan terhadap mutasi dua orang oknum karyawan tersebut.
Kepala Bagian Tanaman PTPN IV Irfan Faisal terkesan enggan berkomentar dan tidak mengedepankan serta menjunjung tinggi semboyan Akhlak yang dicanangkan Kementerian BUMN RI dengan tidak menanggapi penyampaian konfirmasi hingga berita ini dilansir ke publik.
Sementara, selaku Asisten KepalaTanaman di Unit Kebun Dolok Ilir, oknum karyawan MS dan HW belum berhasil dimintai tanggapannya atas kebijakan Manajemen PTPN IV dituding sarat kepentingan dan minim prestasi, layak dievaluasi.